Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai efektivitas dan efi siensi alokasi anggaran belanja pemerintah sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
"Meningkatkan penerimaan negara adalah hal yang penting. Tapi bagaimana penerimaan itu dibelanjakan adalah hal lain (yang tak kalah penting). Seberapa jauh belanja pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly) Bank Dunia edisi Januari 2017 di Auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, kemarin.
Data Bank Dunia sendiri menyebut jumlah rumah tangga di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan stagnan di angka 28 juta hingga 29 juta jiwa sejak 2012.
Padahal sejak 2012 total belanja pemerintah telah meningkat Rp590 triliun. Saat itu Bank Dunia mencatat total belanja pemerintah Rp1.491 triliun, berangsur-angsur naik menjadi Rp1.651 triliun pada 2013, Rp1.777 triliun pada 2014, Rp1.807 triliun pada 2015 dan Rp 1.860 triliun pada 2016. Terakhir, APBN 2017 mencanangkan total belanja sebesar Rp2.081 triliun.
Kemiskinan terutama terdapat di perdesaan. Bank Dunia mencatat 14,1% populasi perdesaan hidup di bawah garis kemiskinan pada 2016. Padahal, di perkotaan angkanya hanya 7,8%. "Saya menantang Bank Dunia dan lembaga lain seperti CSIS untuk memberi saya lebih dari sekadar paparan mengenai 'apa', tapi juga 'bagaimana' pendekatan untuk mencapai tujuan pembangunan," lanjut Sri.
Sementara itu, Moekti P Soejachmoen dari Mandiri Institute berpendapat belanja pemerintah saja tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Kuncinya ialah akses yang sama bagi warga kaya dan miskin melalui penciptaan program-program inklusif dan diikuti subsidi yang tepat sasaran. "Agar lebih tepat sasaran, alihkan subsidi dari barang ke manusia melalui prasyarat tertentu," kata Moekti.
Bank Dunia telah menggarisbawahi dua langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Pertama, realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial, yang kemudian dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan. Kedua, diperlukan adanya alokasi belanja yang dapat maksimal bagi penerima bantuan. Hal itu memerlukan realokasi belanja khususnya di pendidikan dan pertanian.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Dunia Rodrigo Chaves menilai Indonesia masih mampu mencetak performa cukup baik melalui reformasi fi skal dan perbaikan neraca transaksi berjalan. Bahkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia naik 15 tingkat, ke peringkat ke-91, jika dibandingkan dengan peringkat ke-106 tahun lalu.
Tantangan Indonesia kini ialah mengatasi gejolak politik seperti pemilihan kepala daerah langsung yang akan berjalan serentak. "Gejolak politik bisa men-trigger perekonomian di tengah gejolak global," sambung Chaves.
Persoalan politik lainnya yang menghambat perekonomian ialah perbedaan kualitas kepala daerah dalam mengelola anggaran. Padahal, pemerintah sedang mendo rong alokasi belanja daerah, paling tidak separuh dari total belanja, dalam mendo rong desentralisasi. (Ant/X-11)
Sumber : Media Indonesia.
